anggota komisi v dpr ri hetifah sjaifudian menungkapkan prihatin kepada banyaknya proyek selama kalimantan timur dan terhambat masalah kepemilikan lahan, oleh karenanya dana yang dikucurkan pemerintah pusat melalui apbn terancam ditarik.
memang banyak permasalahan status tanah pada kaltim yang menghambat penyaluran dana apbn, salah satunya anggaran senilai rp277 miliar supaya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) di kota tarakan, ujar hetifah, dan serta anggota dpr asal daerah pemilihan kaltim, dalam samarinda, jumat.
apabila di tahun anggaran 2013 masalah lahan di tujuan pltu tak mampu dituntaskan oleh pemkot tarakan, lanjutnya, maka dana yang senilai rp277 miliar itu bisa ditarik lagi ke pusat.
menurutnya, pembangunan pltu itu merupakan proyek melalui pendanaan tahun jamak (multi years) yang tak tidak rumit memperjuangkannya melalui dana apbn.
Informasi Lainnya:
apabila pendanaan itu dibatalkan pemerintah pusat, maka agar membelinya kembali dipastikan membutuhkan waktu beberapa tahun dulu makanya keuntungan ini amat disayangkan.
untuk tersebut, dia berharap agar pihak mengenai pada pemkot tarakan serius menuntaskan permasalahan lahan itu. hal ini bertujuan agar perjuangan panjang agar mencari dana daripada apbn dapat terserap optimal.
dikatakannya, beberapa kota modern di kaltim yang ekonominya tergantung selama industri serta jasa seperti tarakan, samarinda, balikpapan, dan bontang, idealnya mempunyai dua sumber energi listrik supaya mempunyai pilihan manakala Salah satu pembangkit mengalami kerusakan.
di kaltim, tutur hetifah, masih sangat tergantung selama pltd. jangankan memiliki dua sumber energi, mencukupi kebutuhan penduduk saja masih susah, terlebih supaya keinginan industri menarik kecil maupun menengah, ujarnya.
untuk tersebut, ujarnya, saat banyak proyek pembangunan pltu ataupun pembangkit listrik disamping tenaga diesel, seharusnya pemerintah daerah pro aktif agar supaya proyek untuk pilihan pembangkit listrik tersebut bisa berjalan lancar.
menurutnya, jumlah proyek pada kaltim dan didanai apbn dan tidak bisa direalisasikan akibat hambatan lahan, jumlahnya amat ada serta tersebar hampir selama berbagai kabupaten dan kota, termasuk selama kawasan perbatasan, seperti pembangunan embung pada sebatik dan nunukan, pembangunan waduk marangkayu pada kukar, serta proyek penanggulangan banjir di samarinda.
pembangunan rumah kepada penduduk miskin di nunukan, malinau, dan kutai barat dan tidak terserap dananya karena penentu lahan.
misalnya, katanya, pembangunan rumah layak huni terhadap penduduk miskin di kawasan perbatasan dan terkendala sebab tidak kehadiran surat bukti kepemilikan atas tanah yang didiami warga tersebut.
terkait melalui banyaknya proyek yang terhambat karena masalah lahan itu, hetifah harapkan untuk kepala daerah berbicara langsung dengan penduduk pada membebaskan lahan.
dia serta mengaku heran atas masalah lahan tersebut sebab pada mana saja mengembangkan selama kaltim, terus muncul tuntutan ganti rugi yang kadang-kadang terasa banyak oknum dan mau mengikuti keuntungan berlebihan daripada proyek pembangunan yang sebenarnya supaya penduduk tersebut.