komisi pemberantasan korupsi (kpk) memeriksa bupati bogor, rachmat yasin, tenntang persentasi suap dalam pengurusan izin tujuan pembangunan web pemakaman bukan publik (tpbu).
saya dipanggil sebagai saksi angka tertangkap tangannya ketua dprd, tutur rachmat ketika datang ke gedung kpk jakarta selama selasa sekitar jam 10.30 wib.
saya pernah berkomunikasi alternatif dengan sms, namun tak mengenai lahan, jawab rachmat saat ditanya soal hubungannya melalui ketua dprd kabupaten bogor, iyus djuher, dan menjadi tersangka dalam persentasi tersebut.
rachmat yasin adalah orang yang menandatangani surat keputusan izin tpbu seluas 100 hektare dalam desa antajaya, kecamatan tanjungsari, kabupaten bogor, jawa barat.
Informasi Lainnya:
pada pemeriksaan dalam kamis (25/4), wakil bupati bogor, karyawan faturachman, menyampaikan proses pengajuan izin tpbu telah selesai.
proses pengajuan sudah tuntas, yang mengajukan pt garindo perkasa, telah ada sk bupati, sudah banyak kajian lapangan juga teknis namun saat sk bupati beranjak sementara ada tangkap tangan yang memberikan uang, ujarnya.
tapi izin tujuan tidak menunjukkan kepemilikan, jadi cuma wilayah saja dan kami tunjukan makanya tak menyangkut kepemilikan, katanya.
direktur pt garindo, perkasa sentot susilo, mengajukan izin tpbu itu sejak kemarin. karyawan menyatakan belum pernah bertemu serta berkomunikasi melalui perkasa sentot susilo.
kpk menangkap perkasa sentot susilo di 16 april 2013, ketika menyerahkan uang rp800 juta terhadap pegawai dinas pendidikan kabupaten bogor, usep jumeino, pada rest area sentul.
dalam kasus ini, kpk telah menetapkan lima tersangka yakni iyus djuher, perkasa sentot susilo, usep jumeino, pegawai honorer selama pemkab bogor, listo wely sabu, juga direktur operasional pt garindo perkasa, nana supriatna.